Home Blog Page 3

Sekretariat DPRD Kota Gorontalo Berkunjung ke Sekretariat DPRD Kab. Jepara

Rabu (10/10/2018) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara kembali menerima kunjungan dari Sekretariat Kota Gorontalo.

Rombongan dipimpin oleh Fitriah selaku Kasubag Humas & Protokol Sekretariat DPRD Kota Gorontalo. Sedangkan materi studi banding ini terkait dengan Optimalisasi Pelayanan terhadap kegiatan Anggota DPRD dan Pengembangan Wawasan penyebaran informasi dan publikasi.

Rombongan Sekretariat DPRD Kota Gorontalo langsung diterima oleh Kabag Perundang-undangan, Humas & Protokol Mahmud Hartono didampingi Kabag Keuangan Henny, Kasubag Sarana Prasarana Amalia Ulfah dan Kasubag Perundang-undangan Isda Ermawati. Dalam sambutannya Mahmud memberikan beberapa pandangan terkait pelayanan anggota DPRD serta pengelolaan informasi dan publikasi kegiatan dewan.

“Sebagai pelayan (istilahnya) anggota dewan yang terhormat, kita harus benar-benar ikhlas dan sabar. Karena hal ini berkaitan dengan politik jadi harus sedini mungkin berbenturan dengan politisasi secara langsung.” ulas Mahmud.

“Memberikan pengertian dan masukkan terkait beberapa aspek yang memang penting dan berhak kita sampaikan harus benar-benar kita pilah. Agar semua informasi yang didapatkan beliau-beliau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” imbuhnya.

Komisi A Menerima Kunker DPRD Kab. Jombang

DPRD Kabupaten Jepara menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (10/10/2018).

Sekretariat DPRD Kab. Jepara, Kabag Pemdes Setda, Kabag Hukum Setda dan Kabag Organisasi Setda Kab. Jepara menerima kunjungan tersebut.

Pimpinan rombongan DPRD Kabupaten Jombang, Zakub Ismono selaku Ketua Pansus DPRD Kabupaten Jombang mengatakan maksud dari kunker tersebut yaitu mempelajari mengenai Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa.

“Terima kasih atas sambutan yang luar biasa kepada kami, kiranya DPRD Kabupaten Jepara dan DPRD Kabupaten Jombang bisa bersinergi dan kerjasama terjalin untuk kemajuan bersama,” kata dia.

Sebanyak 15 anggota DPRD Kabupaten Jombang ikut hadir dalam acara ini. Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jepara yang kali ini diwakilkan oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara berharap Kabupaten Jombang dapat menyerap semua informasi yang sudah dipaparkan oleh Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Jepara mengenai Petinggi dan SOTK serta Lahan Bengkok Desa.

“Semoga pertemuan kali ini bisa menghasilkan kesepakatan dan ilmu baru untuk teman-teman DPRD Kabupaten Jombang tentang Perda Perangkat Desa. Dan selamat menikmati Kota Ukir Jepara, monggo bisa melihat-lihat produk unggulan di Kabupaten Jepara ini.” imbuh Salembayong.

Penyerahan Bantuan ke Keluarga Korban Gempa Palu

0

Secara simbolis Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara Drs. Mas’ud, MM mewakili seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara memberikan bantuan kepada keluarga korban musibah gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada Apel Pagi tadi. Bantuan berupa sejumlah uang yang dikumpulkan pada saat acara Inbound & Outbound Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara di Hotel Atria Magelang, Sabtu kemarin (6/10/18).

“Bantuan dari teman-teman Setwan ini memang tidak seberapa tetapi niat tulus ikhlas teman-teman semua semoga menjadi berkah untuk keluarga korban. Semoga keluarga mbak Afni (salah satu staf Setwan) diberikan keselamatan dan kesehatan.” ujar Masud dalam sambutannya. (8/10/2018).

Bantuan tersebut langsung diberikan kepada salah satu staf Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tri Afni (staf humas & protokol) yang keluarganya menjadi korban bencana di Palu, Sigi, dan Donggala. Masud berharap seluruh korban diberi ketabahan.

“Semoga mereka tabah dan sabar, dengan tetap menjaga kesehatan selama di pengungsian.” tambahnya.

Gempa bermagnitudo 7,4 ini sebelumnya terjadi pada Jumat (28/9). Sebanyak 1.407 orang meninggal akibat gempa dan tsunami.

“Jumlah korban jiwa per 3 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB, 1.407 orang meninggal dunia terdiri dari wilayah Kota Palu, sebagian Donggala, sebagian Sigi, dan Parigi Moutong,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers di kantor BNPB, Jakarta, Rabu (3/10).

DPRD Kabupaten Jepara Menerima Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kota Surakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara kembali menerima kunjungan tamu dari anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta Banten Selasa Pagi (18/9). Rombongan langsung diterima oleh Mahmud Hartono selaku Kabag Perundang-undangan, Humas & Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Hadir pula undangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwakili oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta Bagian Kesra Setda Kabupaten Jepara. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta yaitu terkait kesehatan, tenaga medis, dan pendidikan. 

“Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja kami ini berkaitan dengan Tugas Pendidikan dan Kesehatan. Kami pengen ngunduh ilmu ke Kabupaten Jepara yang sudah melaksanakan beberapa kebijakan terkait hal tersebut.”  kata Djaswadi, selaku Wakil Ketua DPRD sekaligus Pimpinan rombongan DPRD Kota Surakarta.

Lewat kesempatan yang sama, tidak lupa Mahmud Hartono mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dari Komisi IV DPRD Kota Surakarta dan menjadikan Kabupaten Jepara sebagai salah satu referensi dan tujuan. “Menjadi sebuah kehormatan bisa menerima kerawuhan bapak ibu anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta dalam rangka ngunduh ilmu di Kabupaten Jepara. Inilah Jepara Kota Ukir pak, semoga betah dan mendapatkan banyak manfaat dalam kunjungan kerja hari ini.” ujarnya. (ac)

Kunjungan Komisi C DPRD Kota Surabaya ke DPRD Kab. Jepara

Rombongan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya berkunjung ke DPRD Kabupaten Jepara. Jumat Siang (14/9), untuk tanya jawab masalah Daerah Pesisir dan Nelayan. Rombongan tamu diterima Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jepara H. Nur Hamid, S.Ag. dengan didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Badung. Sementara rombongan DPRD Kota Surabaya dipimpin oleh ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos

Syaifuddin Zuhri menjelaskan bahwa Komisi C DPRD Kota Surabaya saat ini tengah membahas tentang Daerah Pesisir dan Nelayan. “Saat ini kami sedang membentuk Perda terkait Daerah Pesisir dan Nelayan. Jadi pada kunjungan ini pada intinya kami ingin sharing masalah pembentukan perda itu,” ujarnya.

Nur Hamid menyampaikan terimakasih dan apresiasi karena anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya sudah berkunjung dan menjadikan Kabupaten Jepara sebagai objek kunjungan.” Kami sampaikan selamat datang di Jepara. Dan kami sangat berterimakasih bapak-bapak dan ibu-ibu sudah memilih Kabupaten Jepara sebagai lokasi kunjungan, “ ujarnya.

Politisi PKB asal Desa Suwawal Barat, Kecamatan Pakisaji ini pun mengaku siap berbagi ilmu dan pengalaman dengan DPRD Kota Surabaya. “Kami siap berbagi informasi dengan Dewan Kota Surabaya,” tandas Nur Hamid.

Setwan Kab. Jepara Menerima Tamu dari Setwan Kab. Tegal

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara menerima Kunjungan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, Rabu, 12 September 2018. Rombongan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sejumlah 10 orang, Kunjungan yang diterima langsung oleh Bapak Mahmud selaku Kepala Bagian Perundang-undangan & Protokol, Bapak Suroto, SH selaku Kepala Subbagian Humas & Protokol, Bapak Eko Purwono, SH selaku Kepala Subbagian Risalah, Ibu Isda Ermawati, S.Sos selaku Kepala Subbagian, Ibu Maulin selaku Kepala Subbagian Keuangan dan Bapak Supartono, SE selaku Kepala Subbagian TU & Kepegawaian.

Rombongan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Bapak Asrori, SH. Menindaklanjuti agenda pembahasan optimalisasi dukungan pelayanan terhadap kegiatan DPRD dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota DPRD menjadi landasan pokok yang dibicarakan. Materi yang ditanyakan yaitu mengenai Tunjangan Perumahan, Kendaraan Dinas, dan beberapa terkait Urusan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

DPRD Bahas Tiga Ranperda BUMD

0

DPRD Kabupaten Jepara tengah membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketiga Ranperda tersebut telah disampaikan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jepara, pada 20 Agustus 2018.

Untuk membahas ketiga Ranperda, Dewan telah membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus). Pansus I membahas Ranperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda), diketuai Drs. H. Akhmad Sholikhin, M.Si, dengan Wakil Ketua Moh. Jamal Budiman, S.Ag, dan H. Yuni Sulistyo, SH.

Pansus II membahas Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, diketuai Moh. Siroj, BA, Wakil Ketua H. Purwanto,S.Kom, dan Nur Hidayat.

Pansus III membahas Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jung Poro Kabupaten Jepara, yang diketuai H. Japar, SE, dengan dua Wakil Ketua Drs. Sunarto, S.Sos, dan Hj. Quriyah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, H. Imam Zusdi Ghozali, SH mengingatkan, agar Pansus bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga pembahasan selesai dengan baik.

“Hasil penetapan ketiga Ranperda tentang BUMD ini penting dan mendesak, sehinga semakin cepat semakin baik.” ujarnya.

Setelah melakukan pembahasan awal dengan Eksekutif, Pansus melakukan Kunjungan Kerja/Study Banding di Luar Provinsi. Pansus I ke Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman (DIY), Pansus II ke Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban (Jawa Timur), serta Pansus III ke Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo (DIY).

DPRD Kabupaten Jepara Tetapkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018

0

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 kemarin. Pada rapat tersebut, Belanja Daerah sepanjang tahun ini direncanakan mencapai 2,4 triliun.

Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Purwanto, S.Kom didampingi H. Pratikno. Bupati Jepara sendiri diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Ir. Sholih, MM. Hadir pula dari unsur Forkopimda, serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebelum Pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota Dewan, sudah diawali laporan pembahasan dan persetujuan komisi-komisi yang dibacakan pelapor. Yakni, Eko Sudarmaji (Komisi A), Hj. Budiyati (Komisi B), Hj. Siti Rodliyah (Komisi C) dan Sukarno (Komisi D). Dilanjutkan Badan Anggaran yang dibacakan Wakil Ketua DPRD H. Pratikno, serta pembacaan Perda oleh anggota Komisi A Moh. Siroj, BA. Karena seluruh Fraksi (7 fraksi) sudah menyetujui dan terwakili pada pembahasan empat komisi, atas usul anggota Dewan dari Fraksi Nasdem Nurani Rakyat Nur Hidayat, penyampaian kata akhir Fraksi tidak usah dibacakan di mimbar.

Terkait belanja daerah ini, nominal belanja hanya sedikit mengalami kenaikan dibanding rancangan APBD Perubahan 2018 yang semula diajukan eksekutif. Semula, eksekutif mengajukan belanja sebesar Rp. 2,4 triliun. Dalam perkembangan pembahasan, disepakati belanja tambahan sebesar Rp. 1,27 miliar sehingga total belanja yang dialokasi dalam Perubahan APBD 2018 mencapai Rp. 1,401 triliun.

Kenaikan belanja itu, berkolerasi terhadap kesepakatan kenaikan pendapatan daerah dalam jumlah yang sama. Semula eksekutif mengajukan angka Rp. 2,254 triliun pada total pendapatan daerah. Namun setelah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jepara, target pendapatan kemudian disepakati menjadi Rp. 2,255 triliun atau mengalami kenaikan Rp. 1,27 miliar.

Pelapor Komisi A Eko Sudarmaji, SH mengatakan, kenaikan pendapatan dan belanja daerah ini disepakati setelah dilakukan sejumlah rasionalisasi belanja, serta kenaikan sejumlah target pendapatan. “Pendapatan pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu ditingkatkan atau ditambah sebesar Rp. 1 miliar,” katanya.

Dengan kenaikan ini total pendapatan pajak tahun ini di target sebesar Rp. 98,852 miliar. Kenaikan target pendapatan pajak itu Rp. 850 juta di antaranya bersumber dari pendapatan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Rp. 150 juta lainnya bersumber dari target kenaikan pajak air tanah.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain, juga dipatok menaikkan target pendapatan dalam nilai bervariasi. OPD tersebut di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, seta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Ir. Sholih, MM berterimakasih kepada DPRD atas penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018. “Semua saran Badan Anggaran akan kami tindak lanjuti dalam pelaksanaan APBD,” katanya.

Menurut Sekda, tahapan berikutnya adalah penyampaian draf perubahan APBD ini kepada Gubernur untuk dievaluasi. “Mudah-mudahan evaluasi segera selesai dan disetujui, sehingga APBD ini segera bisa kita laksanakan. Seluruh OPD agar bekerja lebih efektif dan efisien.” imbuhnya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Gelar Upacara Bendera Peringatan HUT RI ke 73

0

Karyawan dan karyawati Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara melaksanakan upacara dalam rangka HUT RI ke-73 Tahun 2018 di halaman kantor DPRD Kabupaten Jepara, Jalan Pemuda No. 106 Jepara, pada Hari Jum’at 17 Agustus 2018 pukul 07.00 WIB.

Pelaksanaan upacara ini juga diikuti oleh karyawan-karyawati Dinsospermades Kab. Jepara dan juga dari Telkom Jepara. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perjuangan para pahlawan pendahulu dalam membela bangsa dan negara.

Memperingati 73 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tema yang diangkat adalah Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Wujudkan Jepara Madani dan Sukseskan Asian Games 2018. Dengan harapan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dapat menjalankan amanat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara sehingga dalam bekerja tidak hanya menjalani rutinitas sehari-hari namun bekerja untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Jepara.

Bertindak selaku Inspektur upacara adalah Bp. Drs. Mas’ud, MM selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, Komandan Upacara Bp. Feri dari Dinsospermades Kabupaten Jepara. Dalam sambutannya, inspektur upacara membacakan Sambutan Bupati Jepara dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 73 Tahun 2018.

Usai upacara bendera, diadakan acara ramah tamah di Aula Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, semua peserta upacara membaur dari Pegawai Sekretariat DPRD dan tidak terkecuali karyawan cleaning servis sehingga nuansa hari kemerdekaan sangat dirasakan semua yang hadir sebagai wujud kebersamaan.

Kegiatan upacara ini diharapkan dapat menjadi tradisi yang terus dilestarikan sehingga kita semua senantiasa diingatkan betapa kemerdekaan diraih dengan usaha, hati, dan kerja sama, serta kepedulian yang tinggi terhadap masa depan bangsa.

DPRD Setujui KUA-PPAS Perubahan Tahun 2018

0

DPRD Kabupaten Jepara menyetujui Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2018. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Jepara, Jumat pekan lalu. Rapat paripurna yang dipimpinan Wakil Ketua DPRD H. Imam Zusdi Ghozali, SH bersama Wakil Ketua DPRD H. Pratikno dihadiri Bupati Ahmad Marzuqi, Forkompinda dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta BUMD.

Badan Anggaran DPRD dalam laporan yang dibacakan H. Pratikno mengatakan, KUA-PPAS Perubahan diajukan Bupati pada Rapat Paripurna Dewan, 6 Agustus lalu. Badan Anggaran telah membahas pada 8-9 Agustus. Hasilnya, terdapat sejumlah perubahan yang disepakati.

“Perubahan itu diantaranya  proyeksi pendapatan daerah yang ditargetkan Rp. 2,25 triliun, naik sebesar Rp. 6 miliar dari rencana yang ada pada rancangan awal KUA-PPAS Perubahan Tahun 2018.” papar H. Pratikno yang juga menjadi Wakil Ketua Banggar.

Sampaikan Terima Kasih.

Sementara itu, proyeksi belanja daerah yang disetujui sebesar Rp. 2,399 triliun mengalami kenaikan dari APBD 2018 penetapan sebesar Rp. 2,358 triliun. Atas persetujuan itu, Bupati Ahmad Marzuqi menyampaikan terimakasih kepada Dewan. Menurutnya, perubahan KUA-PPAS dimungkinkan karena terjadinya perubahan asumsi pendapatan ataupun belanja.

“Disetejuinya KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018 sungguh merupakan hal membanggakan karena telah terjadi persamaan persepsi dan pemahaman terhadap dokumen ini. Dengan demikian dapat segera dijadikan pedoman dalam rangkaian tahapan selanjutnya.” Sambut Marzuqi.

Dalam sambutan itu dia juga memerinci besaran perubahan anggaran setelah persetujuan KUA-PPAS. Rencana perubahan pendapatan tahun 2018 yang diproyeksikan sebesar Rp. 2,25 triliun tersebut meningkat Rp. 132 miliar jika dibandingkan dengan angka pendapatan pada penetapan APBD Tahun 2018, yaitu 2,12 triliun.

Peningkatan pendapatan, diperoleh di antaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, dan Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Sementara itu, perubahan proyeksi Belanja tahun 2018 menjadi Rp. 2,399 triliun tersebut, menurut dia, meningkat Rp. 40,877 miliar jika dibandingkan dengan angka pendapatan pada penetapan APBD Tahun 2018, yaitu Rp. 2,359 triliun.