TAMANSARI – Efek dari berlakukannya status PPKM Darurat maupun Level, sejumlah masyarakat serta pelaku usaha pariwisata di Karimunjawa meminta pemerintah mengucurkan bantuan secepatnya. Di Karimunjawa, yang hampir setengah dari warganya bergantung pada sektor pariwisata, diprediksi sulit bertahan karena telah digempur pandemi selama sekitar satu setengah tahun.
Sepanjang jalan di Kecamatan Karimunjawa, Sabtu (31/07/2021), terlihat lengang. Deretan toko-toko suvernir dan barang kesenian, menutup semua gerainya. Hanya terlihat beberapa toko atau warung yang buka. Salahnya satunya warung milik Ibu Solekah, yang sepi tanpa seorang pun pengunjung. Solekah mengatakan sejak awal pandemi, mendapatkan seorang pengunjung saja sangat sulit. “Kadang-kadang kosong enam hari. Nggak ada apa-apa…Aduh, bagaimana yah,” ujar Solekah.
Meski tak dikunjungi wisatawan, ia tetap membuka warungnya, yang sebelum pandemi bisa memberinya pemasukan sekitar 500ribu per hari, namun sekarang 100ribu pun sudah bersyukur. Ia kini hanya hidup dari tabungan. Solekah adalah satu dari sekitar ribuan dari seluruh warga di Karimunjawa, yang menggantungkan nasib pada pariwisata. “Kami mohon bantuannya dari pemerintah, untuk bisa membuka kembali pariwisata.” ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Kab. Jepara Dr. H. Agus Sutisna, SH, MH, mengharapkan pemerintah mempercepat pemberian bantuan sosial dan stimulus pada pelaku usaha dan masyarakat di wilayah Kecamatan Karimunjawa. “Entah berupa sembako, entah Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena ini pandemi tanggung jawab negara dan negara sudah memutuskan PPKM Darurat,” ujarnya.
Ia mengatakan penerapan PPKM kali ini akan meningkatkan lagi jumlah warga yang tak memiliki pekerjaan. Banyak masyarakat Karimunjawa yang menggantungkan mata pencahariannya di sektor pariwisata, namun sekarang sudah mulai beralih untuk mencari ikan kembali. Kegiatan ini belum bisa menjadi alternatif pendapatan lain bagi masyarakat di Karimunjawa.
“Pendapatan dari nelayan sangat kecil dan tidak tentu. Bisa karena iklim maupun hal lainnya.” ujar Politisi dari Fraksi Persatuan Pembangunan ini.
Dr. H. Agus Sutisna, SH, MH mengakui dampak pembatasan sosial terhadap pariwisata masif. Saat ini, sektor itu disebutnya tertekan dan penuh keprihatinan. Maka itu, ia mengatakan pihaknya akan mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah daerah maupun pusat. “Kami akan segera berkoordinasi dengan Pemda maupun Dinas terkait agar segera diberikan solusi yang tercepat” ujarnya.
Terlepas dari itu, Dr. H. Agus Sutisna, SH, MH menambahkan, pemberian program vaksinasi kepada masyarakat Karimunjawa masih belum menyeluruh. Sehingga banyak warga masyarakat yang tidak bisa melakukan perjalanan ke luar pulau untuk membeli keperluan sehari-hari mereka. Jika pun ada pasokan dari luar pulau pasti akan dikenakan biaya tambahan dan itu sangat membebani masyarakat sekitar.
“Saya harap program vaksinasi bisa dilakukan secara cepat dan menyeluruh,” ujarnya.
“Tentu kami (Komisi A DPRD Kabupaten Jepara -red) sebagai fungsi Pengawasan dan Budgeting akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan dinas terkait terhadap temuan-temuan di lapangan ini dan akan disampaikan melalui forum pembahasan di Komisi nanti.” pungkasnya. #dprdjepara
Jangan Lupa Follow Juga Akun Sosial Media Kami :
- Instagram : https://www.instagram.com/DPRDJepara/
- Facebook : https://www.facebook.com/dprdkabjepara/
- Twitter : https://www.twitter.com/DPRDJepara
- Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCfZiQVGtG6oo2_oa9ND9-lA