Gruduk DPRD, GTT dan PTT sampaikan kesetaraan honor UMK

Ratusan guru dari berbagai sekolahan di wilayah Kabupaten Jepara mulai memadati Gedung DPRD Kabupaten Jepara di Jalan Pemuda, Jepara, Kamis (2/1/2020) pagi. Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi GTT (FK-GTT) dan Paguyuban GTT PTT SDN SMPN Kabupaten Jepara berharap adanya kesetaraan dalam pemberian honorarium kepada GTT PTT sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Jepara.

Dalam Audiensi kali ini, rombongan langsung di terima oleh Nur Hidayat selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara dan seluruh anggotanya. Didampingi pula oleh Anggota Komisi A dan Komisi B serta beberapa unsur OPD terkait yaitu Kepala BKD Jepara, Kepala Disdikpora Kabupaten Jepara, Kabag Kesra Setda Kabupaten Jepara, dan Ketua Dewan Pendidikan Daerah Jepara.

“FK GTT meminta agar skema insentif honorarium pada tahun 2018 dan 2019 dievaluasi. Kami mohon agar tahun 2020 ini dapat diberikan honor yang setara UMK,” ujar salah satu perwakilan FK GTT Kabupaten Jepara.

Menanggapi hal tersebut, Nur Hidayat akan ikut memperjuangkan agar masalah ini dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan sudah berkali-kali mereka menyampaikan suara agar mendapatkan honor yang layak sesuai UMK.

“Kalau kemampuan daerah tidak ada, ya, diadakan,” imbuh Nur Hidayat. Setelah audiensi ini Komisi C DPRD Kabupaten Jepara akan langsung berkomunikasi dengan kementerian dan menyampaikan hasil audiensi.

“Temen-temen dari Sekretariat DPRD segera mencarikan waktu untuk konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Mendikbud muda Nadiem Makarim semoga bisa merealisasikan,” tutup Nur Hidayat.

Anggota Komisi C Ahmad Solikhin menambahkan, upaya memperjuangkan keinginan GTT PTT didasari pada adanya perbedaan penerapan aturan yang sama antardaerah. Menurutnya Hukum dari pusat satu, tapi daerah-daerah menerapkan berbeda. Ada daerah yang bisa mengajukan sertifikasi, dan ada pula yang berani memberi honor hingga 3,2 juta, contohnya di Nganjuk dan Cirebon. Daerah semestinya berani mengambil langkah meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer.

Selain soal honor, PTT GTT juga sangat berharap agar tenaga honorer K2 yang belum lolos passing grade bisa diangkat dalam status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) melalui afirmasi berdasar pengabdian, serta Penjaga Sekolah bisa diangkat menjadi THL di Pemerintah. Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Jepara berani menerbitkan SK Bupati ber-Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bagi GTT PTT. #dprdjepara