Audiensi dengn DPRD, Aliansi Buruh Jepara Mengadu Soal Perda Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh

Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jepara mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Senin (4/11/2019) siang. Perwakilan para buruh ini diterima langsung oleh Komisi C DPRD Kabupaten Jepara, serta didampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Perwakilan Kantor BPJS Kabupaten Jepara di Ruang Serbaguna DPRD Kabupaten Jepara.

Salah satu perwakilan aksi buruh mengatakan kedatangannya di DPRD guna menyampaikan mengenai pentingnya Perda ketenagakerjaan bagi buruh yang ada di Jepara guna memproteksi buruh yang ada di kabupaten Jepara dan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan buruh Jepara.

“Tentu dengan adanya Perda Ketenagakerjaan saya yakin taraf kesejahteraan dan perlindungan buruh akan mengalami peningkatan. Mengingat Jepara merupakan sasaran investor Penanaman Modal Asing (PMA) untuk menanamkan investasinya.” ucap Eko Martiko perwakilan buruh FSPMI Jepara.

Selain mendesak untuk dibuatnya Perda Ketenagakerjaan, perwakilan aksi buruh juga meminta segera dibentuk LKS Tripartit di Kabupaten Jepara. Agar supaya terjadi gerak cepat dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Jepara.

Nur Hidayat Ketua komisi C DPRD kabupaten Jepara menanggapi dengan baik apa yang disampaikan oleh perwakilan buruh dengan segera menginstruksikan Disnakertrans Jepara segera membentuk LKS Tripartit untuk menyelesaikan permasalahan buruh di Jepara.

“Yang menjadi hasil audiensi hari ini akan kami tulis dan salin untuk kita sodorkan kepada Bupati Jepara agar segera ditindaklanjuti untuk pengadaan Perda dan LKS Tripartit. Akan kita bantu.” ujar Nur Hidayat.

Sebelumnya, Aksi Buruh ini mendatangi gedung Setda Kabupaten Jepara. Kedatangan buruh guna beraudiensi bersama Pemkab menyampaikan aspirasi terkait penolakan rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa tuntutan yang lain. #dprdjepara