Propemperda 2019 Bertambah 4 Ranperda

0
52

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2019 di Kabupaten Jepara mengalami perubahan. Eksekutif dan legislatif menyepakati tambahan empat rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk ikut dibahas tahun ini.
Kesepakatan itu diambil dalam pengambilan keputusan perubahan Propemperda, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara. Dipimpin wakil ketua dewan, Purwanto, rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Sholih serta para pimpinan Perangkat Daerah (PD).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jepara, Yuni Sulistyo dalam laporannya mengatakan, salah satu tambahan yang diusulkan dalam Propemperda tahun ini adalah ranperda inisiatif DPRD melalui Bapemperda. Laporan ini dibacakan anggota Bapemperda, Moh Siroj.
“Usulan ranperda inisiatif Bapemperda, DPRD Kabupaten Jepara mengusulkan satu ranperda baru tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas,” kata Siroj.
Tiga lainnya merupakan ranperda usulan eksekutif. Terdiri dari satu ranperda baru tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta dua ranperda perubahan. Keduanya adalah Perubahan Kedua atas Perda Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi serta Perubahan Kedua Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi.
Selain aspek yuridis, pertimbangan urgensi bagi daerah serta kemanfaatan untuk masyarakat, kata Siroj, mendasari usulan dimasukkannya tambahan ranperda ini.
Saat pimpinan rapat paripurna Purwanto menanyakan apakah usulan ini dapat disetujui, semua anggota dewan yang hadir menyatakan setuju.
Atas persetujuan ini, Wakil Bupati Dian Kristiandi menyampaikan terima kasih. “Perubahan ini lebih disebabkan karena dinamika kebutuhan masyarakat. Bukan karena kita kurang cermat menyusun Propemperda,” kata Andi.
Sepakat dengan legislatif, Andi menyebut tambahan ranperda dalam Propemperda ini akan diselesaikan. Keempatnya dibutuhkan sebagai payung hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. #dprdjepara