Paripurna Penyampaian 4 Ranperda diwarnai interupsi Anggota DPRD

0
63

Hari Kamis kemarin telah berlangsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara (6/3) di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Jepara. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan, Purwanto, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Sholih, beragenda penyampaian empat rancangan peraturan daerah (ranperda). Satu di antaranya adalah ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi. Dalam ranperda inilah rencana penggratisan biaya retribusi tempat wisata dituangkan. Anggota DPRD Kabupaten Jepara, Arofiq, beda pandangan dengan eksekutif dalam rencana penggratisan biaya retribusi tempat rekreasi. Rencana Pemkab Jepara untuk menggratiskan retribusi hanya pada hari Senin sampai Jumat, dia nilai belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Saya sendiri setuju ada pengenaan retribusi agar (tetap) menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah –red). Namun karena di visi-misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD disebutkan gratis, maka mestinya digratiskan seluruhnya. (Dalam ranperda) ini, kan, rencananya hanya gratis pada hari Senin sampai Jumat. Sedangkan hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan saat ada event khusus seperti Pesta Lomban tetap dikenakan tarif. Apakah ini tidak bertentangan dengan RPJMD? Jangan-jangan yang kita bahas ini akan sia-sia karena dianulir oleh gubernur misalnya.” kata Arofiq saat rapat memasuki agenda penyampaian pemandangan umum anggota DPRD.

Menanggapi hal ini, Sekda Sholih menyebut, ranperda akan dijadikan payung hukum upaya meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menaikkan PAD dari sektor tersebut. Karenanya dipilih alternatif menggratiskan biaya retribusi hanya pada hari Senin sampai Jumat. Sedangkan hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan saat event khusus tetap dikenakan tarif. Sekda menilai, hal itu sudah memenuhi kesesuaian dengan penggratisan yang diatur dalam RPJMD. Pengaturan itu juga membuat warga Jepara bisa masuk ke tempat pariwisata secara gratis. “Kalau gratis datanglah hari Senin sampai Jumat. Selain itu, ya, bayar. Soal kita memberi syarat seperti itu, kan, tidak masalah,” kata Sholih.
Menanggapi beda pendapat ini, anggota DPRD Kabupaten Jepara Sunarto memberikan saran jalan tengah.
“Ini, kan, agendanya penyampaian ranperda. Kita terima saja dahulu. Soal nanti apakah disetujui atau tidak, tergantung di pembahasan,” kata Sunarto.
Tawaran ini disetujui anggota dewan yang lain. Selanjutnya pimpinan rapat Purwanto menerima rancangan perda dari Sekda Sholih untuk dilakukan pembahasan.

DPRD Kabupaten Jepara membentuk empat pansus untuk membahas keempat ranperda yang disampaikan eksekutif. Pansus 3 yang akan membahas ranperda Perubahan Retribusi Tempat Rekreasi, pada akhirnya dipimpin oleh Arofiq. Sedangkan tiga pansus lain akan membahas tiga ranperda yang ikut disampaikan bersama ranperda ini. Ketiganya adalah ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Jepara Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Pansus 1); ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Pansus 2); dan ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Jepara Nomor 21 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Pansus 4).
“Pansus diberikan waktu dua bulan, yakni Maret dan April untuk melakukan pembahasan,” kata Purwanto. #dprdjepara