Ngopi Bareng Ketua DPRD Kabupaten Jepara Dengan Media

0
104

Ngopi Bareng Ketua DPRD Kabupaten Jepara dengan Media yang menghadirkan beberapa narasumber baik dari wartawan media cetak maupun radio berlangsung sederhana tersebut merupakan jelang acara Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari dan HUT ke-69 Harian Umum Suara Merdeka yang jatuh pada 11 Februari. Dialog dipandu wartawan senior Suara Merdeka Sukardi, dihadiri pula Kasubag Humas Sekretariat DPRD Jepara Suroto, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jepara Budi Santoso, Dewan Redaksi Majalah Gelora (terbitan Pemkab Jepara) Sulismanto serta Kepala Kantor Pemasaran Suara Merdeka Jepara Sugito.

Dalam beberapa hal, peran pers sama dengan DPR termasuk DPRD. Peran yang selaras dari keduanya yang dimaksud dalam fungsi pengawalan kebijakan ataupun menyerap aspirasi dari masyarakat. ”Pers dan Dewan sama sama berupaya menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Maka, dibutuhkan sinergitas untuk mewujudkan apa yang diperjuangkan itu.” Hal itu kemukakan Ketua DPRD Junarso pada acara sarasehan ”Ngopi Bareng Ketua DPRD Kabupaten Jepara Dengan Media” di Kantor Pemasaran Suara Merdeka Jepara, di Jl A Yani No 11, Pengkol, Jepara, Senin (4/2) lalu. ”Fungsi Dewan saat ini sudah banyak dipahami masyarakat.

Buktinya hampir tiap pekan ada audiensi. Kami menerima permohonan audiensi itu, lalu dilakukan pembahasan hingga pemberian rekomendasi ke Bupati.

Soal nanti kebijakan Bupati dan bawahannya seperti apa atas rekomendasi itu, mereka yang mengeksekusi,” kata Junarso. Untuk itu pihaknya berharap ada kerja sama yang apik (baik-Red) antara anggota Dewan dengan pers.

Baik dalam mengawal kebijakan eksekutif maupun lembaganya, hingga mempublikasikan hasil kerja yang sudah dilakukan. Dengan demikian masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dilakukan baik Pemkab maupun DPRD Jepara.

Bertalian dengan peranan itu, di saat iklim politik yang kian memanas jelang Pileg dan Pilpres 2019, Junarso berharap pers mampu memberikan suguhan berita yang positif dan menenangkan.

Sebab diakuinya saat ini kampanye yang mengarah kampanye hitam hingga politik transaksional sudah mulai terjadi di Jepara. ”Saat ini mulai ada kampanye serang-menyerang. Bukan adu program, tapi sudah transaksional.

Kami berharap peran media untuk mendorong agar para calon lebih menonjolkan program daripada halhal itu. KPU dan Bawaslu memiliki keterbatasan sehingga harus dibantu media,” ucapnya.

Dia meyakini, sesuai dengan pengalaman yang ada, anggota Dewan yang terpilih melalui politik transaksional itu kinerjanya kurang baik. Berbeda dengan anggota DPRD yang dipilih berdasarkan hati nurani rakyat. #dprd