Komisi II & III DPRD Kulon Progo berkunjung ke Jepara

0
135

DPRD Kabupaten Jepara menerima Tamu Kunjungan kerja dari Komisi II dan III DPRD Kulon Progo, Prop. DIY terkait Pengelolaan Perusahaan Milik Daerah dan Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan Antar Daerah yang dipimpin oleh  Yuliantoro, SE (Wakil Ketua Komisi II) dan Wisnu Prastya (Wakil Ketua Komisi III). Kunjungan diterima oleh H. Masykuri (Ketua Komisi D), Moh. Jamal Budiman, S.Ag (Anggota Komisi A), BAPPEDA Kabupaten Jepara, Dinas PUPR Kabupaten Jepara, Direksi BKK Jepara, Direksi Bank BPR Jepara Artha, Direksi Perumda Aneka Usaha, Bagian Perekonomian Setda Jepara, Bagian Pembangunan Setda Jepara dan Bagian Pemerintahan Umum Setda Jepara, di Ruang Serbaguna DPRD Kabupaten Jepara, Selasa (04/12/2018).

Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta bagian barat dengan luas wilayah 586 km2. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari daerah pegunungan, dataran rendah hingga pantai, sehingga wisata yang paling ramai adalah wisata alam. Yang paling ramai dikunjungi sekarang adalah Wisata Kali Biru. 

Ketua Rombongan DPRD Kabupaten Kulon Progo, Yuliantoro menjelaskan bahwa maksud dari kunjungan kerja ini adalah untuk studi banding tentang bagaimana cara mengembangkan daerah perbatasan wilayah agar bersinergi dengan tujuan wisata di daerah dan apa bentuk pengelolaan dana CSR yang dimiliki oleh Perusahaan Milik Daerah sehingga tidak menimbulkan konflik internal di pemerintahan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Jepara memaparkan mekanisme dan juga cara merubah Batas Wilayah Daerah menjadi salah satu destinasi wisata sekaligus ciri khas wisata di Kabupaten Jepara. Sedangkan Direksi Perumda menjelaskan sistem pengelolaan dana CSR untuk kegiatan sosial dan lainnya. Begitu pula dengan Direksi BKK Jepara dan Bank Jepara Artha silih berganti menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.

“Kami ucapkan terima kasih atas informasi dan ilmu yang sangat berguna bagi kami terkait pemanfaatan batas wilayah serta dana CSR perusahaan milik daerah.”, tutup Yuliantoro. #dprdjepara