DPRD Kabupaten Jepara Tetapkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018

0
464

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 kemarin. Pada rapat tersebut, Belanja Daerah sepanjang tahun ini direncanakan mencapai 2,4 triliun.

Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Purwanto, S.Kom didampingi H. Pratikno. Bupati Jepara sendiri diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Ir. Sholih, MM. Hadir pula dari unsur Forkopimda, serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebelum Pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota Dewan, sudah diawali laporan pembahasan dan persetujuan komisi-komisi yang dibacakan pelapor. Yakni, Eko Sudarmaji (Komisi A), Hj. Budiyati (Komisi B), Hj. Siti Rodliyah (Komisi C) dan Sukarno (Komisi D). Dilanjutkan Badan Anggaran yang dibacakan Wakil Ketua DPRD H. Pratikno, serta pembacaan Perda oleh anggota Komisi A Moh. Siroj, BA. Karena seluruh Fraksi (7 fraksi) sudah menyetujui dan terwakili pada pembahasan empat komisi, atas usul anggota Dewan dari Fraksi Nasdem Nurani Rakyat Nur Hidayat, penyampaian kata akhir Fraksi tidak usah dibacakan di mimbar.

Terkait belanja daerah ini, nominal belanja hanya sedikit mengalami kenaikan dibanding rancangan APBD Perubahan 2018 yang semula diajukan eksekutif. Semula, eksekutif mengajukan belanja sebesar Rp. 2,4 triliun. Dalam perkembangan pembahasan, disepakati belanja tambahan sebesar Rp. 1,27 miliar sehingga total belanja yang dialokasi dalam Perubahan APBD 2018 mencapai Rp. 1,401 triliun.

Kenaikan belanja itu, berkolerasi terhadap kesepakatan kenaikan pendapatan daerah dalam jumlah yang sama. Semula eksekutif mengajukan angka Rp. 2,254 triliun pada total pendapatan daerah. Namun setelah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jepara, target pendapatan kemudian disepakati menjadi Rp. 2,255 triliun atau mengalami kenaikan Rp. 1,27 miliar.

Pelapor Komisi A Eko Sudarmaji, SH mengatakan, kenaikan pendapatan dan belanja daerah ini disepakati setelah dilakukan sejumlah rasionalisasi belanja, serta kenaikan sejumlah target pendapatan. “Pendapatan pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu ditingkatkan atau ditambah sebesar Rp. 1 miliar,” katanya.

Dengan kenaikan ini total pendapatan pajak tahun ini di target sebesar Rp. 98,852 miliar. Kenaikan target pendapatan pajak itu Rp. 850 juta di antaranya bersumber dari pendapatan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Rp. 150 juta lainnya bersumber dari target kenaikan pajak air tanah.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain, juga dipatok menaikkan target pendapatan dalam nilai bervariasi. OPD tersebut di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, seta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Ir. Sholih, MM berterimakasih kepada DPRD atas penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018. “Semua saran Badan Anggaran akan kami tindak lanjuti dalam pelaksanaan APBD,” katanya.

Menurut Sekda, tahapan berikutnya adalah penyampaian draf perubahan APBD ini kepada Gubernur untuk dievaluasi. “Mudah-mudahan evaluasi segera selesai dan disetujui, sehingga APBD ini segera bisa kita laksanakan. Seluruh OPD agar bekerja lebih efektif dan efisien.” imbuhnya.