Home Blog

BAPEMPERDA DPRD Kota Pekalongan Kunker ke DPRD Kabupaten Jepara

0

Hari Kamis kemarin (4/7) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pekalongan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Jepara. Bapemperda DPRD Kota Pekalongan bertujuan untuk menggali informasi dan inovasi yang dilaksanakan oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Jepara dalam rangka penyusunan Laporan Akhir Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Masa Bhakti 2014-2019. #dprdjepara
 

Penerimaan Kunker Anggota DPRD Kabupaten Rembang terkait POKIR DPRD

0

Jepara, 4 Juli 2019. Bertempat diruang Serbaguna DPRD Kabupaten Jepara, Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara menerima kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Adapun maksud Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Rembang terkait dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD. #dprdjepara

DPRD Kabupaten Jepara Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018

0

JEPARA – DPRD Kabupaten Jepara menggelar Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Jepara, Rabu (26/6). Rapat paripurna digelar dalam rangka penyampaian Sambutan Bupati Jepara oleh Plt. Bupati Jepara secara resmi mengenai Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, H. Pratikno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, H. Purwanto, S.Kom, Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, serta Anggota DPRD Kabupaten Jepara. Selain itu, turut hadir Plt. Bupati Jepara, H. Dian Kristiandi, serta OPD dan unsur Forkompimda.

Sementara itu, dalam kesempatan ini Plt. Bupati Jepara, H. Dian Kristiandi menyampaikan bahwa laporan penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ini merupakan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

“Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2018 ini adalah merupakan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang kedua dari keseluruhan lima tahun masa jabatan kami (Marzuqi-Dian Kristiandi) atau tahun pertama dari aktualisasi dalam tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2022.” ujar Dian mengawali sambutan Bupati.

Plt. Bupati Jepara juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak atas terlaksananya Rapat Paripurna Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 pada siang ini.

“Sebelum menyampaikan Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, ijinkan  saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ke 1440 Hijriah, Taqabbalallahu minna waminkum taqabbal ya Karim, minal aidin wal faidzin mohon maaf lahir dan batin, serta ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  Jepara atas terselenggaranya Rapat Paripurna ini, guna memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.” sebutnya.

Di akhir rapat paripurna juga dilakukan penyerahan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dari Plt. Bupati Jepara, H. Dian Kristiandi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten yang diwakilkan oleh H. Pratikno selaku Pimpinan rapat. Dalam kesempatan ini, Pratikno mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Plt. Bupati Jepara.

“Atas nama pimpinan dewan, mengucapkan terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Bupati Jepara lewat Plt. Bupati Jepara terhadap penyampaian secara resmi tentang rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018,” ucapnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada OPD, unsur Forkompimda, dan seluruh anggota dewan yang hadir. Untuk itu, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam rapat paripurna ini,” pungkasnya. #dprdjepara

Propemperda 2019 Bertambah 4 Ranperda

0

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2019 di Kabupaten Jepara mengalami perubahan. Eksekutif dan legislatif menyepakati tambahan empat rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk ikut dibahas tahun ini.
Kesepakatan itu diambil dalam pengambilan keputusan perubahan Propemperda, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara. Dipimpin wakil ketua dewan, Purwanto, rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Sholih serta para pimpinan Perangkat Daerah (PD).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jepara, Yuni Sulistyo dalam laporannya mengatakan, salah satu tambahan yang diusulkan dalam Propemperda tahun ini adalah ranperda inisiatif DPRD melalui Bapemperda. Laporan ini dibacakan anggota Bapemperda, Moh Siroj.
“Usulan ranperda inisiatif Bapemperda, DPRD Kabupaten Jepara mengusulkan satu ranperda baru tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas,” kata Siroj.
Tiga lainnya merupakan ranperda usulan eksekutif. Terdiri dari satu ranperda baru tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta dua ranperda perubahan. Keduanya adalah Perubahan Kedua atas Perda Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi serta Perubahan Kedua Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi.
Selain aspek yuridis, pertimbangan urgensi bagi daerah serta kemanfaatan untuk masyarakat, kata Siroj, mendasari usulan dimasukkannya tambahan ranperda ini.
Saat pimpinan rapat paripurna Purwanto menanyakan apakah usulan ini dapat disetujui, semua anggota dewan yang hadir menyatakan setuju.
Atas persetujuan ini, Wakil Bupati Dian Kristiandi menyampaikan terima kasih. “Perubahan ini lebih disebabkan karena dinamika kebutuhan masyarakat. Bukan karena kita kurang cermat menyusun Propemperda,” kata Andi.
Sepakat dengan legislatif, Andi menyebut tambahan ranperda dalam Propemperda ini akan diselesaikan. Keempatnya dibutuhkan sebagai payung hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. #dprdjepara

Paripurna Penyampaian 4 Ranperda diwarnai interupsi Anggota DPRD

0

Hari Kamis kemarin telah berlangsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara (6/3) di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Jepara. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan, Purwanto, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Sholih, beragenda penyampaian empat rancangan peraturan daerah (ranperda). Satu di antaranya adalah ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi. Dalam ranperda inilah rencana penggratisan biaya retribusi tempat wisata dituangkan. Anggota DPRD Kabupaten Jepara, Arofiq, beda pandangan dengan eksekutif dalam rencana penggratisan biaya retribusi tempat rekreasi. Rencana Pemkab Jepara untuk menggratiskan retribusi hanya pada hari Senin sampai Jumat, dia nilai belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Saya sendiri setuju ada pengenaan retribusi agar (tetap) menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah –red). Namun karena di visi-misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD disebutkan gratis, maka mestinya digratiskan seluruhnya. (Dalam ranperda) ini, kan, rencananya hanya gratis pada hari Senin sampai Jumat. Sedangkan hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan saat ada event khusus seperti Pesta Lomban tetap dikenakan tarif. Apakah ini tidak bertentangan dengan RPJMD? Jangan-jangan yang kita bahas ini akan sia-sia karena dianulir oleh gubernur misalnya.” kata Arofiq saat rapat memasuki agenda penyampaian pemandangan umum anggota DPRD.

Menanggapi hal ini, Sekda Sholih menyebut, ranperda akan dijadikan payung hukum upaya meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menaikkan PAD dari sektor tersebut. Karenanya dipilih alternatif menggratiskan biaya retribusi hanya pada hari Senin sampai Jumat. Sedangkan hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan saat event khusus tetap dikenakan tarif. Sekda menilai, hal itu sudah memenuhi kesesuaian dengan penggratisan yang diatur dalam RPJMD. Pengaturan itu juga membuat warga Jepara bisa masuk ke tempat pariwisata secara gratis. “Kalau gratis datanglah hari Senin sampai Jumat. Selain itu, ya, bayar. Soal kita memberi syarat seperti itu, kan, tidak masalah,” kata Sholih.
Menanggapi beda pendapat ini, anggota DPRD Kabupaten Jepara Sunarto memberikan saran jalan tengah.
“Ini, kan, agendanya penyampaian ranperda. Kita terima saja dahulu. Soal nanti apakah disetujui atau tidak, tergantung di pembahasan,” kata Sunarto.
Tawaran ini disetujui anggota dewan yang lain. Selanjutnya pimpinan rapat Purwanto menerima rancangan perda dari Sekda Sholih untuk dilakukan pembahasan.

DPRD Kabupaten Jepara membentuk empat pansus untuk membahas keempat ranperda yang disampaikan eksekutif. Pansus 3 yang akan membahas ranperda Perubahan Retribusi Tempat Rekreasi, pada akhirnya dipimpin oleh Arofiq. Sedangkan tiga pansus lain akan membahas tiga ranperda yang ikut disampaikan bersama ranperda ini. Ketiganya adalah ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Jepara Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Pansus 1); ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Pansus 2); dan ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Jepara Nomor 21 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Pansus 4).
“Pansus diberikan waktu dua bulan, yakni Maret dan April untuk melakukan pembahasan,” kata Purwanto. #dprdjepara

Komisi C Salurkan Zakat melalui Baznas

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara, Sunarto, menghimbau kawan-kawannya kalangan legislatif untuk menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jepara. Hal tersebut dia kemukakan ketika menerima audiensi Baznas di ruang serbaguna DPRD Kabupaten Jepara, Jumat (1/3). Hadir dalam audiensi itu, Ketua Baznas KH. Masun Duri bersama wakilnya KH. Noor Rohman Fauzan beserta pelaksana Baznas Kabupaten Jepara. Sedangkan anggota Komisi C yang hadir bersama Sunarto adalah Sri Lestari dan Siti Rodliyah.
Pernyataan Sunarto didasarkan pada perolehan dana zakat dan sedekah tahun 2018. Perolehan itu dilaporkan Masun Duri. Dari total perolehan Rp 2,5 miliar lebih, zakat dari anggota DPRD tercatat baru Rp 13,6 juta.
“Dan ini semuanya dari Komisi C. Mestinya Komisi-Komisi yang lain ikut menyalurkan lewat Baznas. Karena ini lembaga resmi. Kami akan mendorong,” kata Sunarto.
Komisi C juga akan memberi dukungan agar penyaluran zakat dan sedekah aparatur di Jepara, dilakukan melalui Baznas. “Payung hukum yang baru diterbitkan Pak Bupati itu, kan, senjata. Baznas silakan menggunakan senjata ini untuk optimalisasi. Apalagi manfaat Baznas sudah benar-benar dirasakan masyarakat,” tandas Sunarto.
Payung hukum dimaksud adalah Perbup Nomor 4 tahun 2019, tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Bagi ASN yang Beragama Islam. Melalui Perbup ini, ASN bergaji minimal 1 nisab setara Rp 3,5 juta, dikenakan zakat profesi sebesar 2,5 persen. Sedangkan yang bergaji di bawah nisab, dianjurkan infaq sebesar 1,5 persen.
“Dengan perbup ini zakat yang dihimpun Baznas akan meningkat. Di luar ASN juga bisa digarap. Termasuk kami-kami anggota dewan,” jelasnya.
Sebelum penerbitan Perbup ini, ASN menjadi andalan penghimpunan zakat dan sedekah oleh Baznas. Dari total Rp 2,5 miliar yang dihimpun tahun lalu, hampir 100 persen berasal dari ASN.
Masun Duri melaporkan, dana ini disalurkan ke 8 asnaf atau golongan penerima zakat dalam berbagai program.
“Kami telah menyerahkan bantuan kepada 31 orang dalam bentuk pemberdayaan UKM. Per orang Rp 7 juta. Bentuknya Rp 6 juta untuk peralatan berdagang bakso atau mie ayan, dan Rp 1 juta dalam bentuk modal,” kata Masun mengawali laporannya. Sebelumnya, penerima program mendapat pelatihan.
Sebagaimana program penyaluran lain, tahun ini kegiatan tersebut akan dilanjutkan. Bentuk program lain adalah bantuan fakir miskin untuk 1600 orang masing-masing Rp 200 ribu.
Yang terbesar adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni, sebanyak 32 rumah. Masing-masing 2 unit per kecamatan, se-Kabupaten Jepara.
Di Karimunjawa masing-masing senilai Rp 36 juta per unit. Sedangkan di Jepara daratan masing-masing Rp 30 juta per unit. Ada pula bantuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebanyak 24 lembaga masing-masing x Rp 2 juta.
Baznas juga menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah dalam bentuk bantuan bencana. Sebagaimana di Desa Kunir Rp 26 juta, serta di luar daerah. Ada juga rehab rumah mualaf masing-masing senilai 15 juta per rumah. Bentuk lainnya pemberdayaan peningkatan akidah mualaf.
“Sebagai anggota Muslimat, saya sudah melihat sendiri bagaimana bagusnya program-program ini. Saya sudah pernah melihat langsung rehab rumah tidak layak huni dari Baznas. Hasilnya bagus. Kita akan terus mendukung,” kata anggota Komisi C, Siti Rodliyah. #dprdjepara

Ngopi Bareng Ketua DPRD Kabupaten Jepara Dengan Media

Ngopi Bareng Ketua DPRD Kabupaten Jepara dengan Media yang menghadirkan beberapa narasumber baik dari wartawan media cetak maupun radio berlangsung sederhana tersebut merupakan jelang acara Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari dan HUT ke-69 Harian Umum Suara Merdeka yang jatuh pada 11 Februari. Dialog dipandu wartawan senior Suara Merdeka Sukardi, dihadiri pula Kasubag Humas Sekretariat DPRD Jepara Suroto, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jepara Budi Santoso, Dewan Redaksi Majalah Gelora (terbitan Pemkab Jepara) Sulismanto serta Kepala Kantor Pemasaran Suara Merdeka Jepara Sugito.

Dalam beberapa hal, peran pers sama dengan DPR termasuk DPRD. Peran yang selaras dari keduanya yang dimaksud dalam fungsi pengawalan kebijakan ataupun menyerap aspirasi dari masyarakat. ”Pers dan Dewan sama sama berupaya menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Maka, dibutuhkan sinergitas untuk mewujudkan apa yang diperjuangkan itu.” Hal itu kemukakan Ketua DPRD Junarso pada acara sarasehan ”Ngopi Bareng Ketua DPRD Kabupaten Jepara Dengan Media” di Kantor Pemasaran Suara Merdeka Jepara, di Jl A Yani No 11, Pengkol, Jepara, Senin (4/2) lalu. ”Fungsi Dewan saat ini sudah banyak dipahami masyarakat.

Buktinya hampir tiap pekan ada audiensi. Kami menerima permohonan audiensi itu, lalu dilakukan pembahasan hingga pemberian rekomendasi ke Bupati.

Soal nanti kebijakan Bupati dan bawahannya seperti apa atas rekomendasi itu, mereka yang mengeksekusi,” kata Junarso. Untuk itu pihaknya berharap ada kerja sama yang apik (baik-Red) antara anggota Dewan dengan pers.

Baik dalam mengawal kebijakan eksekutif maupun lembaganya, hingga mempublikasikan hasil kerja yang sudah dilakukan. Dengan demikian masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dilakukan baik Pemkab maupun DPRD Jepara.

Bertalian dengan peranan itu, di saat iklim politik yang kian memanas jelang Pileg dan Pilpres 2019, Junarso berharap pers mampu memberikan suguhan berita yang positif dan menenangkan.

Sebab diakuinya saat ini kampanye yang mengarah kampanye hitam hingga politik transaksional sudah mulai terjadi di Jepara. ”Saat ini mulai ada kampanye serang-menyerang. Bukan adu program, tapi sudah transaksional.

Kami berharap peran media untuk mendorong agar para calon lebih menonjolkan program daripada halhal itu. KPU dan Bawaslu memiliki keterbatasan sehingga harus dibantu media,” ucapnya.

Dia meyakini, sesuai dengan pengalaman yang ada, anggota Dewan yang terpilih melalui politik transaksional itu kinerjanya kurang baik. Berbeda dengan anggota DPRD yang dipilih berdasarkan hati nurani rakyat. #dprd

Penerimaan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Bojonegoro terkait Rencana Kerja DPRD

DPRD Kabupaten Jepara menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2019. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bapak Sigit Kusharijanto didampingi unsur Pimpinan DPRD yaitu Bapak Sukur Priyanto, diterima oleh Wakil Ketua Bapak H. Pratikno didampingi oleh Plt. Sekwan Bapak Abdul Syukur bertempat di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Jepara Rabu, (16/01).

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam bentuk dengar pendapat dalam memaparkan program kerja dan kegiatan serta usulan anggaran di Tahun 2019. DPRD Kabupaten Jepara dalam kesempatan ini menyampaikan terkait dengan tata cara penyusunan Renja DPRD di Tahun 2019. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam pembahasan Penyusunan Rencana Kegiatan DPRD di Tahun 2019. Dalam kesempatan ini pula Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro berterimakasih sudah diberi ilmu terkait bagaimana tata cara penyusunan renja yang baik dan bisa diterapkan di Bojonegoro nantinya. #dprdjepara

Kunjungan Komisi III DPRD Kab. Banyuasin ke Jepara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara (6/12/2018) menerima kunjungan dari Rombongan anggota Komisi III DPRD Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi Pembangunan.

Beberapa tamu DPRD yang hadir adalah Ketua Komisi III DPRD Kab. Banyuasin Bpk. Jufrianto serta beberapa anggota Komisi III lainnya sekitar 11 anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD Kab. Banyuasin. Rombongan DPRD ini bermaksud melakukan beberapa kunjungan untuk mendapatkan informasi untuk pengembangan Pertanian di Kabupaten Jepara.

Mengapa ke Kabupaten Jepara? karena tema yang dibawa oleh Komisi III DPRD Kab. Banyuasin terkait dengan Sistem Irigasi dan Swasembada Beras, dimana Kabupaten Jepara sudah mempunyai Perda tentang Irigasi Nomor 28 Tahun 2010 yang berisi tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Sehingga tidak salah jika rombongan DPRD Kab. Banyuasin berkonsultasi untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. #dprdjepara

Komisi II & III DPRD Kulon Progo berkunjung ke Jepara

DPRD Kabupaten Jepara menerima Tamu Kunjungan kerja dari Komisi II dan III DPRD Kulon Progo, Prop. DIY terkait Pengelolaan Perusahaan Milik Daerah dan Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan Antar Daerah yang dipimpin oleh  Yuliantoro, SE (Wakil Ketua Komisi II) dan Wisnu Prastya (Wakil Ketua Komisi III). Kunjungan diterima oleh H. Masykuri (Ketua Komisi D), Moh. Jamal Budiman, S.Ag (Anggota Komisi A), BAPPEDA Kabupaten Jepara, Dinas PUPR Kabupaten Jepara, Direksi BKK Jepara, Direksi Bank BPR Jepara Artha, Direksi Perumda Aneka Usaha, Bagian Perekonomian Setda Jepara, Bagian Pembangunan Setda Jepara dan Bagian Pemerintahan Umum Setda Jepara, di Ruang Serbaguna DPRD Kabupaten Jepara, Selasa (04/12/2018).

Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta bagian barat dengan luas wilayah 586 km2. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari daerah pegunungan, dataran rendah hingga pantai, sehingga wisata yang paling ramai adalah wisata alam. Yang paling ramai dikunjungi sekarang adalah Wisata Kali Biru. 

Ketua Rombongan DPRD Kabupaten Kulon Progo, Yuliantoro menjelaskan bahwa maksud dari kunjungan kerja ini adalah untuk studi banding tentang bagaimana cara mengembangkan daerah perbatasan wilayah agar bersinergi dengan tujuan wisata di daerah dan apa bentuk pengelolaan dana CSR yang dimiliki oleh Perusahaan Milik Daerah sehingga tidak menimbulkan konflik internal di pemerintahan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Jepara memaparkan mekanisme dan juga cara merubah Batas Wilayah Daerah menjadi salah satu destinasi wisata sekaligus ciri khas wisata di Kabupaten Jepara. Sedangkan Direksi Perumda menjelaskan sistem pengelolaan dana CSR untuk kegiatan sosial dan lainnya. Begitu pula dengan Direksi BKK Jepara dan Bank Jepara Artha silih berganti menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.

“Kami ucapkan terima kasih atas informasi dan ilmu yang sangat berguna bagi kami terkait pemanfaatan batas wilayah serta dana CSR perusahaan milik daerah.”, tutup Yuliantoro. #dprdjepara